Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, sektor Perbankan dan lain-lain untuk memenuhi target pembangunan 1 juta rumah di tahun 2015. Pembangunan rumah tersebut harus bisa direalisasikan agar dapat mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (9/1) mengatakan bahwa sasaran dari Kementerian PUPR adalah membangun 1 juta rumah di tahun 2015. Untuk dapat merelasasikan target tersebut, maka akan diundang salah satunya BPJS ketenagakerjaan, dari sektor perbankan, perindustrian dan lain-lain untuk mencapai itu,.

Selanjutnya Basuki mengungkapkan jika pada saat ini, sumber dana yang tersedia hanya mampu membangun 311.000 unit rumah. Dana tersebut berasal dari APBN sebanyak Rp 8,3 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak Rp 5,1 triliun dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan sebanyak Rp 2 triliun.

Anggaran yang berasal dari APBN dengan jumlah mencapai Rp8,3 triliun itu akan digunakan untuk membangun 153 ribu unit yaitu rusun 19800 unit (198 twin blok), rumah khusus tapak 28.987 unit, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) 50 ribu unit dan RTUM 55 ribu unit.

Sedangkan dari dana FLPP sejumlah Rp 5,1 triliun akan digunakan untuk membangun 58000 unit rumah yang terdiri dari 55 ribu unit rumah tapak dan 3 ribu unit rusun. Lalu, dari dana Bapertarum sebanyak Rp 2 triliun dibangun sebanyak 100 ribu unit rumah.

Selain itu Basuki mengungkapkan, jika untuk TNI dan Polri sudah jelas lokasi-lokasi nya, selain itu juga salah satu prioritas akan ditujukan untuk kawasan perbatasan. Letak-letak untuk TNI/Polri sudah jelas ada, selain itu nantinya di kawasan perbatasan akan dibangun rumah khusus. seperti contohnya yaitu Menteri Kesehatan yang sudah minta rumah khusus untuk mengakomodir pramedis disana.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan memangkas proses perizinan terkait dengan pembangunan properti di dakam negeri. Kebijakan tersebut harus diterapkan agar dapat memperlancar layanan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Melalui pemangkasan perizinan tersebut diharapkan dapat memicu para pelaku usaha pengembang properti untuk lebih bergairah melakukan pembangunan properti sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Permintaan akan properti di dalam negeri pada saat ini dinilai cukup tinggi terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah.