Keberlangsungan investasi raksasa senilai Rp 25 triliun di proyek Pluit City milik PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN)  terkatung-katung akibat tarik menarik dua instansi pemerintah tersebut. Padahal, proses penggarapan megaproyek ini sudah dimulai melalui pembangunan Baywalk Mall atau yang lebih dikenal dengan nama Green Bay di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Status ilegal izin reklamasi Pluit City terkuak setelah (KKP) menyatakan bahwa izin reklamasi di kawasan laut strategis adalah wewenang kementerian tersebut, bukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti diklaim Basuki Tjahaja Purnama. Pada 23 Desember 2014, pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 yang memberikan izin melanjutkan reklamasi 17 pulau, salah satunya pembangunan pulau G seluas 160 hektare (ha) oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha Agung Podomoro (APLN).

Namun pada 10 Februari 2015, Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad menyatakan, izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok pada megaproyek Pluit City bersifat ilegal dan melanggar peraturan. Menurut Sudirman Saad, untuk area laut strategis, wewenang mengeluarkan izin reklamasi berada di tangan Kementerian bukan Pemprov DKI Jakarta, meski kawasan itu termasuk dalam area DKI Jakarta.

Menanggapi tudingan tersebut, Ahok menyatakan sudah pernah berunding dengan Kementerian Kelautan terkait izin reklamasi pantai utara DKI Jakarta. Menanggapi bantahan Ahok, Sudirman Saad mengatakan pembicaraan dengan Ahok mengenai izin reklamasi pantai utara DKI Jakarta memang pernah dilakukan saat Ahok masih berstatus Pelaksana Tugas Gubernur DKI. Saat itu, Ahok hanya menjanjikan akan menyelesaikan peraturan daerah soal zonasi laut. Sementara menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, para pengembang yang akan melakukan reklamasi diwajibkan membangun wilayah air pengganti terlebih dahulu. Jika sudah direalisasikan, baru izin reklamasi bisa dikeluarkan.

Menilik kabar dari lantai bursa perdagangan saham pada Kamis (5/3/15) saham APLN mengalami koreksi cukup signifikan menyusul izin reklamasi proyek Pluit City yang dikantongi pada 23 Desember 2014, dinilai Kementerian Kelautan dan Perikanan bersifat ilegal. Hingga pukul 14.00 WIB, saham APLN berada di level Rp 453 per saham atau turun Rp 3 dari posisi Rabu (4/3) di posisi Rp 456 per saham. Dengan demikian, sejak 20 Februari 2015, saham APLN sudah turun Rp 18 (38 persen) ke level Rp 453 per saham dan bergerak dalam kisaran 450 – 455 dengan volume perdagangan saham APLN mencapai 3,9 juta lot saham.

Analyst Vibiz Research Center melihat sisi indikator teknikal, harga saham APLN sejak awal bulan Februari terlihat terus mengalami pelemahan tajam menuju level support kuatnya namun saat ini pergerakannya dalam potensi tekanan lanjutan, terpantau indikator MA sudah bergerak turun dan pola Hammer menembus Middle Bolinger Band. Selain itu indikator Stochastic mulai bergerak ke area jenuh jual setelah sebelumnya berada pada area tengah.

Sementara indikator Average Directional Index terpantau bergerak naik didukung oleh +DI yang juga bergerak turun  yang menunjukan pergerakan APLN dalam potensi tertekan terbatas. Dengan kondisi teknikalnya dan didukung fundamentalnya, diprediksi laju APLN masih akan dalam pelemahan lanjutan dan menunggu sentimen fundamental yang menggerakan APLN. Rekomendasai Trading pada target level support di level Rp420 hingga target resistance di level Rp 480.

Sumber : vibiznews.com