Ditengah perlambatan sektor properti, suplai perkantoran di kawasan pusat bisnis Central Business District (CBD) Jakarta pada semester II/2015 mencatatkan jumlah pasokan terbesar. Berdasarkan hasil riset dari konsultan property internasional Cushman & Wakefield, sekitar 608.000 m2 ruang perkantoran akan masuk ke CBD pada semester II/2015.

Bila jumlah ini tercapai, maka akan menjadi pasokan terbesar yang pernah tercatat di pasar perkantoran pusat bisnis Jakarta. Padahal aktivitas transaksi dan permintaan sewa ruang perkantoran di area CBD cenderung melambat.

Permintaan ruang untuk ukuran kecil antara 100 m2 dan 300 m2 banyak terjadi di gedung perkantoran area CBD selama kuartal ini, akibat sebagian besar perusahaan mencari unit dengan harga sewa lebih murah dibandingkan dengan yang mereka sudah huni sebelumnya. Walaupun begitu, pada periode tersebut terjadi penyerapan positif sebesar 11.500 m2, yang berdampak pada kenaikan tingkat hunian menjadi 92,1% atau meningkat 0,24% dari kuartal I/2015.

Lebih lanjut disebutkan bahwa perkantoran Grade A memberikan sumbangan sebesar 15.200 m2 pada kuartal II/2015. Namun, perkantoran Grade B mengalami penyerapan negatif sebesar 3.900 m2,. Meskipun ada penambahan, namun angka persentase pada semester I/2015 masih lebih rendah sekitar 2% dibandingkan okupansi keseluruhan 2014 yang mencapai 94,5%.

Dari sisi harga sewa, rata-rata perkantoran Grade A turun sebesar 1,3%, YoY selama triwulan pertama menjadi US$26,12 per meter persegi per bulan. Namun, harga sewa dalam rupiah naik menjadi Rp347.800 per meter persegi per bulan atau naik 0,8% per kuartal, akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.Sekarang ini para pemilik gedung tampaknya mulai berhati-hati dalam menaikkan harga sewa dasar mereka pada penyewa yang masa sewanya habis untuk  mempertahankan para penyewanya supaya tidak pindah.

Hasil riset dari Cushman & Wakefield memproyeksikan pasar perkantoran CBD akan terjadi penurunan pada semester II/2015 yang disebabkan karena munculnya ruang kosong dalam jumlah besar seiring meningkatnya pasokan baru dalam periode tersebut. Transaksi untuk unit besar pun diproyeksikan sangat terbatas dikuartal berikutnya karena mayoritas penyewa lebih memilih untuk bersikap wait and see terhadap kondisi perekonomian global dan nasional. Ruang perkantoran baru yang sangat banyak setiap tahunnya diperkirakan 600.000 m2 – 800.000 m2 ruang akan masuk yang tentunya akan mengoreksi tingkat hunian di tiga tahun mendatang. Okupansi ruang perkantoran bisa mencapai 92%. Namun, terlihat hingga akhir tahun tingkat hunian akan terus menurun menjadi 83%.

Selain suplai yang berlimpah, tantangan yang dihadapi sektor perkantoran ialah kebijakan Bank Indonesia. Pada pertengahan tahun ini  BI mengeluarkan kebijakan baru no.17/3/ PBI/2015 mengenai kewajiban semua transaksi yang diharuskan menggunakan mata uang rupiah, termasuk dalam pemasaran kantor. Mayoritas dari pemilik gedung yang menggunakan US-Dollar masih dalam proses untuk mengadopsi kebijakan baru ini untuk gedungnya. Beberapa pemilik gedung bahkan sudah mulai mengkonversi harga sewa mereka dari US-Dollar ke Rupiah, baik untuk perpanjangan maupun kontrak baru.

Dalam pandangannya kepada Vibiznews, pengamat industri properti, Alfred Pakasi, menyampaikan bahwa lonjakan supply perkantoran terjadi kemungkinan karena proyeksi sebelumnya tingkat permintaan pada semester dua tahun 2015 ini akan meningkat, namun pelambatan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut telah menahan laju permintaan. Hal ini tidak harus selalu dilihat sebagai hal yang negatif karena koreksi pertumbuhan dalam suatu siklus industri adalah wajar terjadi. Secara lebih makro ini dapat menyehatkan industri itu sendiri.

“Yang penting,” ujar Alfred, “kita akan segera melihat pemulihan ekonomi dalam waktu dekat ini sejalan dengan banyak proyek dan program infrastruktur yang diluncurkan dan dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah.” Diyakini bahwa permintaan kebutuhan ruang perkantoran pada gilirannya akan meningkat kembali dan dapat mengisi beberapa kekosongan supply saat ini, demikian menurut CEO Vibiz Consulting ini.